Selamat datang di situs resmi Pengadilan Negeri Purbalingga   Klik untuk mendengarkan teks yang sudah di blok Selamat datang di situs resmi Pengadilan Negeri Purbalingga Pendukung Untuk Pengguna Difabel

Standar Pelayanan Pengadilan

 

I.          STANDAR PELAYANAN UMUM

 

A.    Pelayanan Persidangan

1.   Sidang Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas I B dimulai pada jam 09.00 WIB setiap hari kerja.

2.   Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka Pengadilan Negeri Purbalingga akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan dan jadwal sidang berikutnya kepada para pencari keadilan maupun kepada masyarakat umum melalui meja informasi (desk info), situs Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB http://www.pn-purbalingga.go.id ataupun melalui situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara http://sipp.pn-purbalingga.go.id.

3.   Pemanggilan untuk persidangan  dilakukan dengan cara Petugas Informasi Pengadilan melakukan pemanggilan Para Pihak melalui media pengeras suara agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian;

4.   Pengadilan Negeri Purbalingga mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat melalui monitor TV jadwal sidang yang terletak pada ruang tunggu  Pengadilan Negeri Purbalingga  yang mudah dilihat masyarakat.

5.   Pengadilan Negeri Purbalingga akan menyediakan jurubahasa dan/atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan dan untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai, atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim;

6.     Pengadilan Negeri Purbalingga memutus perkara Perdata termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan (SEMA No.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan);

7.     Pencari keadilan dan masyarakat umum berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Negeri Purbalingga mengenai perkembangan permohonan atau perkaranya melalui meja informasi (desk info), situs Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas I Bhttp://www.pn-purbalingga.go.idatau situs sistem informasi penelusuran perkara http://sipp.pn-purbalingga.go.id.

 

B.    Biaya Perkara

1.   Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan untuk  perkara pidana.

2.   Besarnya panjar biaya perkara perdata ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas I B.

3.  Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdata, dan besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Dan pembayaran dapat dilakukan langsung disetorkan melalui rekening Rekening BTN Cabang Purbalingga Nomor Rekening 000 33.01.30.0005163, Pengadilan Negeri Purbalingga tidak menerima atau tidak ada meminta biaya yang tidak tertera dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);

4.   Kasir Perdata pada Pengadilan Negeri Purbalingga tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak yang berperkara (SEMA Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara);

5.   Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara perdata didasarkan pada banyaknyajumlah para pihak dan jauh dekatnya jarak tempuh ketempat para pihak yang dipanggil, serta biaya administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam putusan.

6.   Pengadilan Negeri Purbalingga  akan meminta  penambahan  biaya perkara  dalam hal panjar yang telah  dibayarkan  telah habis atau  tidak  mencukupi lagi untuk pemenggilan berikutnya   dan pembayaran tersebut dilakukan  langsung  melalui Rekening BTN sebagaimana  yang disebut diatas.

7.   Pengadilan Negeri Purbalingga melalui  Kepaniteraan Perdata wajibmemberitahukan  dan  mengembalikan  kelebihan  biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, setelah putusan diberitahukan dan bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahukan maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara).

8.  Pengadilan Negeri Purbalingga menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor Pos, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak melalui Bank Jateng  Rekening Nomor 032501000296306;

9.   Penyelenggara Layanan Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank ke rekening MA, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.

10.  Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BNI Syariah  Rekening Nomor 1791.79.175 atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung atau dengan menggunakan No. Virtual Account yang di sediakan oleh aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

11.  Pengadilan Negeri Purbalinggaakan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank, ongkos kirim berkas, Biaya pemberitahuan.

 

C.    Pos Bantuan Hukum (Posbakum);

2.   Pengadilan Negeri Purbalingga menyediakan layanan Bantuan Hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat/pihak-pihak yang tidak mampu yang tersedia di lantai 1 (satu) Gedung Pengadilan Negeri Purbalingga;

3.   Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas I B menyediakan Advokat piket sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga dan memberikan Layanan hukum sebagai berikut :

a.     Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum

b.     Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;

c.     Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma;

4.   Petugas pemberi layanan di Posbakum Pengadilan Negeri adalah advokat dan sarjana hukum yang dilakukan melalui kerjasama kelembagaan;

5.   Kewajiban kerjasama kelembagaan dengan pemberi layanan Posbakum Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud di atas dilakukan Pengadilan Negeri dengan lembaga berupa Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat dan/atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi;

6.   Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga  dengan melampirkan:

a.   Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat.

b.  Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

c.   Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas I B.

 

D.    Pelayanan Pengaduan

2.   Pengaduan masyarakat atau pencari keadilan mengenai penyelenggaraan Peradilan termasuk pelayanan publik dan/atau perilaku aparat peradilan dapat disampaikan melalui:

a.    Aplikasi SIWASMARI, dapat diakses di http://siwas.mahkamahagung.go.id;

b.    Surat Elektronik, dapat dikirimkan ke alamat surat elektronik ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. );

c.    Faksimile, dapat disampakan melalui nomor : 021-29079274;

d.    Telepon, dapat disampaikan melalui petugas penerima layanan pengaduan di nomor  021-29079274;

e.    Meja Pengaduan, yang tersedia di layanan Hukum pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Purbalingga;

f.    Surat,  dapat dikirimkan ke  Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan, atau;

g.    Kotak Pengaduan, yang tersedia di area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Purbalingga;

3.   Pengadilan Negeri Purbalingga, menyediakan Meja Pengaduan yang berada di Layanan Hukum di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan;

4.   Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan, maka Pelapor dapat langsung menghadap sendiri ke meja pengaduan dengan menunjukkan identitas diri, selanjutnya petugas meja pengaduan memasukkan laporan ke dalam Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI;

5.   Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, harus memuat: a. identitas Pelapor; b. identitas Terlapor jelas; c. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; d.menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan e. petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen  Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan;

6.   Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik harus memuat:  a. identitas Pelapor; b. identitas Terlapor jelas; c. dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; d. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor. e. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti. 4

7.   Setiap Pengaduan yang diterima, diberikan nomor register melalui aplikasi SIWAS MA-RI dan Nomor register Pelapor digunakan sebagai identitas Pelapor untuk melakukan komunikasi antara pihak Pelapor dengan penerima laporan;  

 

E.     Pelayanan Informasi

 

2.     Pengadilan Negeri Purbalingga menyediakan informasi melalui website http: //ww.pn-purbalingga. go.id antara lain mengenai :

a.   hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-Cuma (prodeo), serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;

b.   Biaya perkara dan Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan dalam Perkara Perdata;

c.   Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;

d.   Tata cara memperoleh pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Pelalawan;

e.   Informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi publik.

3.   Pengadilan Negeri Purbalingga, menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.

4.   Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi yang ada pada Layanan Hukum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Purbalingga;

5.   Pengadilan Negeri Purbalingga memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja.

6.  Pengadilan Negeri Purbalingga wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.

7.  Pengadilan Negeri Purbalingga dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya;

8.   Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Negeri Purbalingga menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi;

9.   Pengadilan Negeri Purbalingga akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah Kabupaten Pelalawan dan tidak memungut biaya lainnya.

LINK STANDAR LAYANAN PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA LENGKAP

  Klik untuk mendengarkan teks yang sudah di blok   I.          STANDAR PELAYANAN UMUM   A.    Pelayanan Persidangan 1.   Sidang Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas I B dimulai pada jam 09.00 WIB setiap hari kerja. 2.   Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka Pengadilan Negeri Purbalingga akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan dan jadwal sidang berikutnya kepada para pencari keadilan maupun kepada masyarakat umum melalui meja informasi (desk info), situs Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas IB http://www.pn-purbalingga.go.id ataupun melalui situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara http://sipp.pn-purbalingga.go.id. 3.   Pemanggilan untuk persidangan  dilakukan dengan cara Petugas Informasi Pengadilan melakukan pemanggilan Para Pihak melalui media pengeras suara agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian; 4.   Pengadilan Negeri Purbalingga mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat melalui monitor TV jadwal sidang yang terletak pada ruang tunggu  Pengadilan Negeri Purbalingga  yang mudah dilihat masyarakat. 5.   Pengadilan Negeri Purbalingga akan menyediakan jurubahasa dan/atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan dan untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai, atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim; 6.     Pengadilan Negeri Purbalingga memutus perkara Perdata termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan (SEMA No.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan); 7.     Pencari keadilan dan masyarakat umum berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Negeri Purbalingga mengenai perkembangan permohonan atau perkaranya melalui meja informasi (desk info), situs Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas I Bhttp://www.pn-purbalingga.go.idatau situs sistem informasi penelusuran perkara http://sipp.pn-purbalingga.go.id.   B.    Biaya Perkara 1.   Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan untuk  perkara pidana. 2.   Besarnya panjar biaya perkara perdata ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas I B. 3.  Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdata, dan besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Dan pembayaran dapat dilakukan langsung disetorkan melalui rekening Rekening BTN Cabang Purbalingga Nomor Rekening 000 33.01.30.0005163, Pengadilan Negeri Purbalingga tidak menerima atau tidak ada meminta biaya yang tidak tertera dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM); 4.   Kasir Perdata pada Pengadilan Negeri Purbalingga tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak yang berperkara (SEMA Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara); 5.   Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara perdata didasarkan pada banyaknyajumlah para pihak dan jauh dekatnya jarak tempuh ketempat para pihak yang dipanggil, serta biaya administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam putusan. 6.   Pengadilan Negeri Purbalingga  akan meminta  penambahan  biaya perkara  dalam hal panjar yang telah  dibayarkan  telah habis atau  tidak  mencukupi lagi untuk pemenggilan berikutnya   dan pembayaran tersebut dilakukan  langsung  melalui Rekening BTN sebagaimana  yang disebut diatas. 7.   Pengadilan Negeri Purbalingga melalui  Kepaniteraan Perdata wajibmemberitahukan  dan  mengembalikan  kelebihan  biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, setelah putusan diberitahukan dan bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahukan maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara). 8.  Pengadilan Negeri Purbalingga menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor Pos, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak melalui Bank Jateng  Rekening Nomor 032501000296306; 9.   Penyelenggara Layanan Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank ke rekening MA, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak. 10.  Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BNI Syariah  Rekening Nomor 1791.79.175 atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung atau dengan menggunakan No. Virtual Account yang di sediakan oleh aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan. 11.  Pengadilan Negeri Purbalinggaakan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum peninjauan kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank, ongkos kirim berkas, Biaya pemberitahuan.   C.    Pos Bantuan Hukum (Posbakum); 2.   Pengadilan Negeri Purbalingga menyediakan layanan Bantuan Hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat/pihak-pihak yang tidak mampu yang tersedia di lantai 1 (satu) Gedung Pengadilan Negeri Purbalingga; 3.   Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas I B menyediakan Advokat piket sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga dan memberikan Layanan hukum sebagai berikut : a.     Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum b.     Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan; c.     Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma; 4.   Petugas pemberi layanan di Posbakum Pengadilan Negeri adalah advokat dan sarjana hukum yang dilakukan melalui kerjasama kelembagaan; 5.   Kewajiban kerjasama kelembagaan dengan pemberi layanan Posbakum Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud di atas dilakukan Pengadilan Negeri dengan lembaga berupa Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau Unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat dan/atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi; 6.   Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga  dengan melampirkan: a.   Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat. b.  Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT). c.   Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas I B.   D.    Pelayanan Pengaduan 2.   Pengaduan masyarakat atau pencari keadilan mengenai penyelenggaraan Peradilan termasuk pelayanan publik dan/atau perilaku aparat peradilan dapat disampaikan melalui: a.    Aplikasi SIWASMARI, dapat diakses di http://siwas.mahkamahagung.go.id; b.    Surat Elektronik, dapat dikirimkan ke alamat surat elektronik ( \n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ); c.    Faksimile, dapat disampakan melalui nomor : 021-29079274; d.    Telepon, dapat disampaikan melalui petugas penerima layanan pengaduan di nomor  021-29079274; e.    Meja Pengaduan, yang tersedia di layanan Hukum pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Purbalingga; f.    Surat,  dapat dikirimkan ke  Kepala Badan Pengawasan MA RI Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat – 13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan, atau; g.    Kotak Pengaduan, yang tersedia di area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Purbalingga; 3.   Pengadilan Negeri Purbalingga, menyediakan Meja Pengaduan yang berada di Layanan Hukum di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan; 4.   Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan, maka Pelapor dapat langsung menghadap sendiri ke meja pengaduan dengan menunjukkan identitas diri, selanjutnya petugas meja pengaduan memasukkan laporan ke dalam Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI; 5.   Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, harus memuat: a. identitas Pelapor; b. identitas Terlapor jelas; c. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; d.menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan e. petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen  Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan; 6.   Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik harus memuat:  a. identitas Pelapor; b. identitas Terlapor jelas; c. dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara; d. menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor. e. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti. 4 7.   Setiap Pengaduan yang diterima, diberikan nomor register melalui aplikasi SIWAS MA-RI dan Nomor register Pelapor digunakan sebagai identitas Pelapor untuk melakukan komunikasi antara pihak Pelapor dengan penerima laporan;     E.     Pelayanan Informasi   2.     Pengadilan Negeri Purbalingga menyediakan informasi melalui website http: //ww.pn-purbalingga. go.id antara lain mengenai : a.   hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-Cuma (prodeo), serta hak-hak pokok dalam proses persidangan; b.   Biaya perkara dan Biaya Pemanggilan/Pemberitahuan dalam Perkara Perdata; c.   Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai; d.   Tata cara memperoleh pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Pelalawan; e.   Informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi publik. 3.   Pengadilan Negeri Purbalingga, menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan. 4.   Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi yang ada pada Layanan Hukum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Purbalingga; 5.   Pengadilan Negeri Purbalingga memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja. 6.  Pengadilan Negeri Purbalingga wajib memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan. 7.  Pengadilan Negeri Purbalingga dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya; 8.   Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Negeri Purbalingga menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi; 9.   Pengadilan Negeri Purbalingga akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar wilayah Kabupaten Pelalawan dan tidak memungut biaya lainnya. LINK STANDAR LAYANAN PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA LENGKAP Pendukung Untuk Pengguna Difabel

Selengkapnya:

Klik untuk mendengarkan teks yang sudah di blok Pendukung Untuk Pengguna Difabel